Sairah, Sairah (2018) Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
Preview |
Text (Full text)
14.2100.024.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali,yang menggabungkan dua unsur yang berbeda yaitu perkara voluntair dan perkara kontentius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan dan efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian serta mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan penggabunganperkara yang dilaksanakandi Pengadilan Agama Polewali. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama.Sumber data primer ialah para hakim di PA Polewali dan sekunder dengan tehnik observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun jenis analisis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Proses pengajuan penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali ialah pihak yang berperkara datang ke Pengadilan dengan membawa surat gugatan yang didalamnya sudah tertera isi gugatan penggabungan perkara dan selanjutnya dilanjutkan ke meja I untuk menyerahkan surat gugatan lalu ke kasir untuk penandatanganan SKUM dan pihak berperkara ke bank untuk penyetoran panjar biaya kemudian ke meja II untuk mendaftar atau mencatat surat gugatan serta memberi nomor register pada surat gugatan.(2) Efektivitas pelaksanaan penggabungan gugatan terhadap putusan perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali berjalan cukup efektif dalam tahap pelaksanaannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk memfungsikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara. (3) Pertimbangan hukum yang ada dalam putusan penggabungan perkara. Yang dijadikan landasan hakim dalam membuat putusan mengacu berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) KHI jo. Pasal 39 ayat (4) PERMA No. 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penggabungan perkara, Itsbat nikah dan Perceraian, Hakim |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Subhan Saleh |
| Date Deposited: | 04 Nov 2019 19:41 |
| Last Modified: | 04 Nov 2019 19:41 |
| URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/848 |
Actions (login required)
 |
View Item |