AMANDA, SHELVI RESKI (2024) Penegakan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Siyasah Idriyah. Undergraduate thesis, IAIN ParePare.
![[thumbnail of Full Text]](https://repository.iainpare.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Full Text)
17.2600.031.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) |
Abstract
Penelitian skripsi ini mengkaji tentang penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian. penelitian ini terdiri dari tiga rumusan masalah sebagai berikut; 1) bagaimana penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetas Kabupaten Barru; 2) Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru; 3) Bagaimana perspektif siyasah idariyah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru; 2) Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru; 3) Untuk mengetahui bagaiamana perspektif siyasah idariyah terhadap alih fungsi lahan pertanian Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru. Masyarakat Kelurahan palanro dan sumber data sekunder diperoleh dari artikel dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyusunan dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menujukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan dengan pemberian sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. 2) Kendala penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan seperti, korupsi dan kolusi, keterbatasan sumber daya, pengaturan yang tumpang tindih, kurangnya kesadaran dan partisipasi publik, kepentingan ekonomi lokal, kurangnya data dan informasi.3) Perspektif siyasah idariyah penegakan hukum terhadap alih fungsi berpedoman kepada Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Alih Funsi Lahan, Penegakan Hukum, Kelurahan Palanro |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180199 Law not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | ismail Mahasiswa ppl |
| Date Deposited: | 30 Sep 2024 07:32 |
| Last Modified: | 30 Sep 2024 07:32 |
| URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8447 |
Actions (login required)
 |
View Item |