Eki, Eki (2023) Analisis Yuridis Jaminan Biaya Kesehatan bagi Masyarakat Kurang mampu di Kabupaten Polewali Mandar. Undergraduate thesis, IAIN Pare pare.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini membahas tentang pandangan yuridis tentang jaminan biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampudi Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk meneliti tentang bagaimana mekanisme pemberian jaminan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat masalah tentang : Bagaimana penyelenggaraan jaminan kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan, Bagaimana aksesibilitas masayarakat kurang mamputerhadap tentang Jaminan Kesehatan di Polewati Mandar, Bagaimana faktor yang menjadi pengaruh terhadap terganggunya penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Kemudian untuk proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa, Pertama, Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang bersifat normatif dalam mekanisme penyelenggaraan jaminan kesehatan yang ada di daerah. Dimana dalam hal ini teradapat Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2021 tentang Bantuan Biaya Kesehatan bagi Masyarakat Kurang mampuyang melampirkan syarat-syarat administrasi serta mekanisme pemberian bantuan biaya kesehatan terhadap masyarakat tidak mampu. Kedua, Aksesibilitas masyarakat kurang mamputerhadap pelayanan kesehatan telah terjamin, akan tetapi terjamin hanya pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam hal ini Puskesmas. Yang dimana apabila masyarakat ingin melanjutkan rujukan ke fasilitas tingkat lanjutan, sementara tidak memiliki BPJS, harus melalui pengurusan administrasi yang telah ditentukan untuk memperoleh bantuan biaya kesehatan. Ketiga, Beberapa faktor yang menjadi kendala penerapan hukum adalah, sosialisasi serta tim penegak hukum yang minim. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh yakni ketidaktahuan masyarakat tentang program bantuan biaya kesehatan dapat diperoleh melalui proses administrasi. Kendala yang lain adalah dari faktor penegak hukum ataupun relawan sosial, sebab terrdapat ketimpangan dari warga yang dirawat di rumah sakit. Ada yang mendapatkan bantuan, namun juga ada yang tidak
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Jaminan Kesehatan, Aksesibilitas, Biaya Kesehatan |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180104 Civil Law and Procedure |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | faqih Mahasiswa mbkm |
| Date Deposited: | 30 Sep 2024 07:08 |
| Last Modified: | 30 Sep 2024 07:08 |
| URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8441 |
Actions (login required)
 |
View Item |