Haeria, Zul (2023) Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Limbah Industri PT. Biota Laut Ganggang di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Pare pare.
Text
18.2600.065.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) |
Abstract
Hasil olahan industri PT. Biota Laut Ganggang (PT. BLG) ini membuat sungai yang ada di Kecamatan Suppa menjadi tercemar. Masyarakat yang merasakan dampak langsung dari buangan limbah PT Biota Laut Ganggang menyampaikan bahwa efek dari buangan limbah tersebut membuat udang-udang pada tambak mereka mati.Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Pemerintah Kabupaten Pinrang ke sungai tersebut yang didasari dari laporan masyarakat Desa Mallongi Longi Kacamatan Lanrisang terkait dugaan pencemaran air sungai. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu Wawancara (Indepth Interview), Observasi (Pengamatan), dan Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Tanggung jawab yang dilakukan PT. Biota Laut Ganggang terhadap pencemaran limbah industri kepada masyarakat ada tiga cara, yakni secara administratif, secara teknologis dan secara edukatif. Secara administratif berupa peringatan teguran tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku. Segi teknologisnya melakukan uji laboraturium terhadap limbah industri BLG di laboratorium. Kemudian secara edukatif, yaitu melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran perusahaan tersebut. 2). Prosedur penanganan pencemaran limbah industri PT. Biota Laut Ganggang agar tidak mencemari air di Kecamatan Suppa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengurangi sumber limbah, modifikasi teknologi, fasilitas terorganisir, re-formulasi atau redesain, dan daur ulang. 3). Penerapan sanksi bagi perusahaan PT. Biota Laut Ganggang yang melakukan pencemaran air di Kecamatan Suppa terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana akan diterapkan kepada pihak pencemar apabila sanksi administratif dan sanksi perdata tidak mampu berfungsi dengan baik. Jadi ada tahapan penjatuhan sanksi kepada pencemar dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pencemaran, Lingkungan Hidup, Perlindungan Hukum |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara |
Depositing User: | faqih Mahasiswa mbkm |
Date Deposited: | 30 Sep 2024 06:47 |
Last Modified: | 30 Sep 2024 06:47 |
URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8436 |
Actions (login required)
View Item |