WULANDARI, LESTARI (2024) Implementasi transparansi sistem pungutan retribusi pelaku usaha di kecamatan soreang perspektif siyasah maliyah). Undergraduate thesis, IAIN ParePare.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
17.2600.019.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pungutan retribusi pelaku usaha di Kecamatan Soreang Kota Parepare, untuk mendeskripsikan efektivitas transparansi sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023, dan untuk mendeskripsikan perspektif siyasah Maliyah terhadap sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut peraturan daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023 Penelitian ini menggunakana metode kualitatif. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersumber dari data-data tertulis yang berbentuk informasi, seperti buku, majalah, jurnal, laporan atau publikasi dari wawancara Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, (1). Pelaksanaan pungutan hasil retribusi pajak di Kecamatan Soreang Kota Parepare, mencakup perencanaan, pendataan, penetapan tarif, administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum pada pelaku usaha . langkah-langkah yang baik dan evaluasi terus-menerus, sistem ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak,belum efisiensi dalam pengumpulan retribusi. (2) pemungutan retribusi pelaku usaha yaitu adalah dikarenakan penetapan harga retribusi dan target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat masih bersifat fluktuatif, selain itu kurangnya juga kesadaran dari pihak pedagang untuk melakukan wajib retribusi. Bahkan, pendapatan dari pemungutan manual lebih besar daripada dari mesin parkir, sehingga realisasi pendapatan tidak mencapai target yang diinginkan. Dengan demikian, pengelolaan pemungutan retribusi pelaku usaha masih belum efektif, sesuai dengan ketentuan Perda No. 12 Tahun 2023. (3). perspektif siyasah maliyah, sistem pungutan retribusi pada pelaku usaha menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No 12 Tahun 2023 harus dievaluasi dari segi keadilan, efisiensi, transparansi, dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Kebijakan tersebut seharusnya dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, meminimalkan beban administratif, dan memastikan bahwa pendapatan yang dikumpulkan digunakan secara efektif untuk manfaat bersama.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Implementasi, Retribusi, Pelaku usaha
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180199 Law not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User: ismail Mahasiswa ppl
Date Deposited: 30 Sep 2024 06:38
Last Modified: 30 Sep 2024 06:38
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8434

Actions (login required)

View Item View Item