Ramadana, St Aisya (2018) Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
Preview |
Text (Full text)
14.2100.045.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini menjelaskan tentang peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare yang mempunyai dua tanggung jawab yaitu dibidang domestik dan juga publik, banyaknya perempuan yang bekerja di zaman sekarang ini maka tidak menutup kemungkinan hak dan kewajibannya sebagai isteri diabaikan karena mereka lebih mengutamakan karir dibanding pribadinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban perempuan menurut UU RI No.1 Tahun 1974 serta mengetahui peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah peran ganda hakim perempuan serta mengetahui pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajibannya sebagai isteri. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan tehnik observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun jenis analisis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pandangan hakim Perempuan tentang hak dan kewajiban menurut Pasal 34 UU RI No. 1 tahun 1974, telah sensitif gender karenanya pelaksanaan hak dan kewajiban hakim perempuan menimbulkan pro (90%) dan kontra(10%). Pendapat yang pro mengatakan bahwa adanya aturan tentang UU Perkawinan menyadarkan akan pentingnya hak dan kewajiban bagi perempuan karir, meskipun bekerja sebagai seorang hakim dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga tetap terkontrol dengan baik sebab seorang hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare dapat menyeimbangkan antara urusan kantor dengan urusan rumah tangga. Sedangkan, pendapat yang kontra mengatakan bahwa hak dan kewajiban menurut UU Perkawinan tersebut dapat di negosiasikan dan diselaraskan antara keduanya, karena selama tidak ada keadaan yang darurat seperti kematian dan sakit keras, maka urusan kantor lebih diutamakan. (2) Peran ganda hakim Perempuan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Parepare, ialah dalam menyelesaikan kedua peran sebagai perempuan karir dan ibu rumah tangga seorang hakim menerapkan cara pembagian waktu dengan cermat dalam kehidupan sehari-harinya apalagi dibantu dengan asisten rumah tangga dan pengasuh anak, menurutnya tugas-tugas domestik isteri seperti mencuci piring dan pakaian, menyediakan makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai tugas kerja produktif, tugasnya sebagai wanita karir lebih penting selama keluarga tidak terbengkalai.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peran Ganda, Hakim Perempuan, UU Perkawinan |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Subhan Saleh |
| Date Deposited: | 29 Oct 2019 22:31 |
| Last Modified: | 29 Oct 2019 22:31 |
| URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/843 |
Actions (login required)
 |
View Item |