MENTARI, MENTARI (2022) Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental (Perspektif Siyasah Dusturiyah). Undergraduate thesis, IAIN ParePare.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
17.2600.015.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (8MB)

Abstract

Penelitian Skripsi ini membahas mengenai peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental berdasarkan pada perspektif siyasah dusturiyah, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 menjadi landasan hukum bagi KPU Kota Parepare dalam menjalankan tugasnya dalam pemenuhan hak politik disabilitas mental. Namun, dalam fakta lapangan yang ada masih banyak masyarakat yang menganngap bahwa penyandang disabilitas mental sama seperti orang gila sehingga, mereka tidak perlu diberikan hak politiknya. Berdasarkan hal tersebut ada tiga rumusan masalah yang menjadi dasar dari adannya penelitian ini diantaranya 1). Bagaimana peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental?; 2). Bagaimana Faktor Penghambat yang dihadapi KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental?; 3). Bagaimana Pandangan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di Kota Parepare?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran KPU Kota Parepare dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas mental, mengetahui apa saja faktor penghambat yang dilalui KPU Kota Parepare dalam upaya mewujudkan hak politik penyandang disabilitas mental dan mengetahui pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap realisasi hak politik penyandang disabilitas mental. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis tergolong penelitian lapangan (Field Research) yaitu jenis penelitian yang mengkaji kemajuan-kemajuan tertentu di lapangan. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk memecahkan masalah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa 1). pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilukada 2019 di Kota Parepare telah tercapai namun belum maksimal karena adanya sejumlah hambatan yang menghalangi dalam mencapai potensi maksimal, karena hanya penyandang disabilitas mental dalam kondisi mental yang tenang atau dalam kondisi baik yang dapat memilih. 2). Faktor penghambat yang dirasakan oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik disabilitas mental yaitu kurangnya dukungan terhadap penyandang disabilitas mental, kurangnya data dan informasi terkai penyandang disabilitas mental, kurangnya relawan atau organisasi terkait disabilitas mental. 3). Pendapat Siyasah Dusturiyah tentang pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas intelektual pada pemilukada 2019 di Parepare ini sejalan dengan prinsip dan kaidah fiqh siyasah dengan tidak membeda-bedakan atau diskriminasi, karena penyandang disabilitas mental pada hakikatnya sama dengan manusia lainnya di mata Allah SWT dan di mata hukum.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Penyandang Disabibilitas Mental, KPU Kota Parepare, Hak Politik
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180199 Law not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User: ismail Mahasiswa ppl
Date Deposited: 30 Sep 2024 06:17
Last Modified: 30 Sep 2024 06:17
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8428

Actions (login required)

View Item View Item