Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang

Awis, Septianty (2024) Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Text) 19.2600.025.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pengaturan terkait pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan Parpol, untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan Parpol di kabupaten pinrang, dan untuk menganalisis peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menyikapi dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi (pencatutan data diri) dan pelanggaran pidananya yang dilakukan oleh partai politik. Dengan permasalahan bahwa data diri atau identitas masyarakat dicatut tanpa persetujuan sebagai anggota partai yang dilakukan oleh pihak partai politik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan data kualitatif yang sifatnya deskrptif. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Menggunakan Teori Penegakan Hukum, Teori HAM (Hak Asasi Manusia), dan Teori Negara Hukum. Hasil penelitian menunjukkan yaitu Pertama, Pelaksanaan peraturan terkait pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotan Partai Politik di Kabupaten Pinrang telah menangani sesuai kewenangan dan peraturan yang ada, namun belum secara maksimal. Terbukti pencatutan data diri tersebut berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat khusunya dalam pekerjaan. Kedua, Perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat di Kabupaten Pinrang dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebagai yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Dapat dikatakan bahwa UU PDP tersebut belum dapat menjadi payung hukum untuk menjamin perlindungan data diri masyarakat sebagai korban pencatutan. Ketiga, Peran KPU dan Bawaslu dalam menindaklanjuti pelangaran yang dilakukan oleh Partai Politik terbukti masih belum efektif dan kurang tegas dalam memberikan peringatan terkait pelanggaran yang dilakukan dikarenakan pencatutan data diri masyarakat tersebut masih terus terjadi hingga saat ini.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Implikasi, Pencatutan Data Diri Masyarakat, Partai Politik
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	irwandi Mahasiswa ppl
Date Deposited:	30 Sep 2024 05:50
Last Modified:	30 Sep 2024 05:50
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8414

Actions (login required)

View Item