Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana Di Kabupaten Pinrang

Najiroah, Najiroah (2023) Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana Di Kabupaten Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Text 18.2600.078.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini membahas masalah perlindungan dan penegakan hak narapidana yang dikaji dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah serta masalah yang menghambat berjalannya implementasi hak-hak narapidana. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang: Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang?, bagaimana jenis perlindungan hak-hak narapidana yang seharusnya?, dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap kebijakan perlindungan hak-hak narapidana?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Kemudian untuk proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kekerasan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang adalah kekerasan dalam bentuk perkelahian yang sering terjadi akibatkesalahpahaman, kemudian pertengkaran dan tindakan penghasutan yang dilakukan oleh sesama narapidana itu sendiri. Selain itu, terjadinya kekerasan dipicu akibat kelebihan kapasitas (over capacity). Kedua, perlindungan hak-hak narapidana yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang diantaranya berisi program-program layanan pembinaan telah sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 2022. Ketiga, kebijakan hukum yang diterapkan berdasarkan UU No. 22 tahun 2022 dipandang telah sejalan dengan prinsip al-sulthah al-tasyri‟iyyah, yang menegaskan bahwa suatu peraturan hukum haruslah sesuai dengan syariat Islam. Yang mana kebijakan yang diterapkan sangat menjunjung tinggi persamaan dan keadilan antar sesama makhluk hidup.Penelitian ini membahas masalah perlindungan dan penegakan hak narapidana yang dikaji dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah serta masalah yang menghambat berjalannya implementasi hak-hak narapidana. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang: Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang?, bagaimana jenis perlindungan hak-hak narapidana yang seharusnya?, dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap kebijakan perlindungan hak-hak narapidana?.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Kemudian untuk proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kekerasan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang adalah kekerasan dalam bentuk perkelahian yang sering terjadi akibat kesalahpahaman, kemudian pertengkaran dan tindakan penghasutan yang dilakukan oleh sesama narapidana itu sendiri. Selain itu, terjadinya kekerasan dipicu akibat kelebihan kapasitas (over capacity). Kedua, perlindungan hak-hak narapidana yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang diantaranya berisi program-program layanan pembinaan telah sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 2022. Ketiga, kebijakan hukum yang diterapkan berdasarkan UU No. 22 tahun 2022 dipandang telah sejalan dengan prinsip al-sulthah al-tasyri‟iyyah, yang menegaskan bahwa suatu peraturaPenelitian ini membahas masalah perlindungan dan penegakan hak narapidana yang dikaji dengan menggunakan perspektif siyasahdusturiyah serta masalah yang menghambat berjalannya implementasi hak-hak narapidana. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang: Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang?, bagaimana jenis perlindungan hak-hak narapidana yang seharusnya?, dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap kebijakan perlindungan hak-hak narapidana?.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Kemudian untuk proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kekerasan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang adalah kekerasan dalam bentuk perkelahian yang sering terjadi akibat kesalahpahaman, kemudian pertengkaran dan tindakan penghasutan yang dilakukan oleh sesama narapidana itu sendiri. Selain itu, terjadinya kekerasan dipicu akibat kelebihan kapasitas (over capacity). Kedua, perlindungan hak-hak narapidana yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang diantaranya berisi program-program layanan pembinaan telah sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 2022. Ketiga, kebijakan hukum yang diterapkan berdasarkan UU No. 22 tahun 2022 dipandang telah sejalan dengan prinsip al-sulthah al-tasyri‟iyyah, yang menegaskan bahwa suatu peraturan hukum haruslah sesuai dengan syariat Islam. Yang mana kebijakan yang diterapkan sangat menjunjung tinggi persamaan dan keadilan antar sesama makhluk hidup.n hukum haruslah sesuai dengan syariat Islam. Yang mana kebijakan yang diterapkan sangat menjunjung tinggi persamaan dan keadilan antar sesama makhluk hidup.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hak Narapidana, Siyasah Dusturiyah, Penegakan Hukum
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	junita Mahasiswa mbkm
Date Deposited:	30 Sep 2024 05:47
Last Modified:	30 Sep 2024 05:47
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8413

Actions (login required)

View Item