APRIAN, MUHAMMAD ALDY (2023) Hak Angket dan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Undergraduate thesis, IAIN ParePare.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
16.2600.033.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penerapan hak angkat dan hak interpelasi oleh DPRD sebagaimana diatur Pasal 159 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang ditinjau dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Terdapat tiga tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tujuan dan fungsi, akibat hukum, dan perspektif siyasah syar’iyyah terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan hukum penelitian normatif yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, teori hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan dan sebagai untuk memperoleh hasil penelitian. Selain itu, Penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konspetual (conseptual approach), dan pendektan siyasah syar’iyyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) hak angket dan hak interpelasi memiliki fungsi sebagai instrumen pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan terhadap kinerja Pemerintah Daerah melalui penyelidikan dan meminta penjelasan berkaitan dengan kebijakan tertentu; (2) pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dapat menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan pertanggungjawaban di pengadilan, perubahan kebijakan, dan pemberhentian Kepala Daerah jika ditemukan pelanggaran hukum dalam kebijakan yang diangket dan diinterpelasi; dan (3) hak angket dan hak interpelasi dalam perspektif siyasah syar’iyyah merupakan bagian dari upaya mewujudkan amar ma’ruf nahi munkar dalam memperkuat peran DPRD sebagai amil (pengurus) sekaligus wasilah (perantara) untuk memastikan Kepala Daerah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebenaran melalui kebijakan strategis.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: DPRD, Pemerintah Daerah, Siyasah Syar’iyyah
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180118 Labour Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User: ismail Mahasiswa ppl
Date Deposited: 30 Sep 2024 05:56
Last Modified: 30 Sep 2024 05:56
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8411

Actions (login required)

View Item View Item