THALIB, MUH (2023) Peran Pemerintah dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar. Undergraduate thesis, IAIN ParePare.
Text (Full Text)
16.2600.012.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) |
Abstract
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bertujuan menjamin legalitas kepemilikan sebuah gedung dan memastikan penyelenggaraan pembangunan gedung menjamin keselamatan, kenyamanan, dan manfaat bagi pemiliknya. Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses penerbitan PBG oleh Pemerintah di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar dan menggambarkan peran Pemerintah dalam menerbitkan PBG. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa dab staff kantor desa batetangnga. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menerapkan teori Miles and Huberman yang terbagi dalam tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Desa Batetangnga belum sepenuhnya berjalan maksimal karena beberapa alasan, yakni kualitas jaringan yang buruk, tidak adanya perda terkait retribusi dan kurangnya sosialisasi cara pengajuan penerbitan PBG di masyarakat. Adapun proses dan tahapan dalam penerbitan PBG, yakni mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMBG dengan mengisi beberapa data terkait bangunan yang akan didirikan. Selanjutnya menunggu notifikasi dari pengelola. Saat PBG terbit maka kemudian dilanjutkan dengan pengawasan oleh pihak TPA (Tim Penilai Ahli) dan Tim Penilai Teknis (TPT). Sesuai dengan amanat undang-undang, Pemerintah berperan sebagai pelaksana dan pengawas dalam proses penerbitan persetujuan bangunan gedung.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Peran, Pemerintah, Persetujuan Bangunan Gedung |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180111 Environmental and Natural Resources Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara |
Depositing User: | ismail Mahasiswa ppl |
Date Deposited: | 30 Sep 2024 03:57 |
Last Modified: | 30 Sep 2024 03:57 |
URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8400 |
Actions (login required)
View Item |