Analisis Fiqhi Jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan Akta Cerai (Studi Putsan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg).

BAHARIA, BAHARIA (2024) Analisis Fiqhi Jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan Akta Cerai (Studi Putsan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg). Undergraduate thesis, IAIN ParePare.

Text (Full Text) 19.2500.052.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana pertanggngjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat akta cerai menurut kitab undang-undang hukum pidana? 2). Bagaimana pertimbagan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan No.19/Pid.B/2019/PN.Skg? 3) Bagaimana tinjauan Fiqhi Jinayah terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta cerai? Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (library research), dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta data sekunder yaitu Al-Qur’an, artikel jurnal, buku, skripsi, dan informasi yang ditemukan di internet.. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Hakim dalam menetapkan putusan dengan beberapa pertimbangan meliputi pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis berupa pertimbangan sosiologis dan filosofis terkait hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu merugikan saksi korban sehingga terdakwa dijatuhi dengan vonis hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana tersebut tidak perlu diajalani terkecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 2). Menurut tinjauan Fiqhi Jinayah bahwa tindak pidana pemalsuan akta cerai termasuk sebagai tindak pidana jarimah yang hukumannya berupa jarimah ta’zir dalam hal ini penjatuhan hukuman diserahkan kepada hakim atau Ulil amri/penguasa dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada pelaku dan mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya. 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Akta Cerai, Pemalsuan, Ta’zir
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180110 Criminal Law and Procedure (incl. Islamic Criminal Law, Jinayat)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User:	ismail Mahasiswa ppl
Date Deposited:	30 Sep 2024 03:24
Last Modified:	30 Sep 2024 03:24
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8388

Actions (login required)

View Item