Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap UU RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Hermayanti, Hermayanti (2018) Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap UU RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Text 14.2200.151.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB)

Abstract

Utang piutang dalam Islam, merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi syara’. Pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Konsep Kepailitan dalam UU RI No. 37 tahun 2004 dan Prespektif hukum ekonomi Islam tentang Kepailitan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan teologis normatif, yuridis formal , dan sosisologis. Sumber data yang digunakan yakni data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Kepailitan merupakan kondisi bangkrutnya seseorang atau badan hukum, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kepailitan dalam hukum Islam yaitu orang tekor atau bangkrut dimana hutangnya lebih besar dari pada hartanya, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut at-taflis. Kata at�taflis sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang yang bertindak atas hartanya, dalam hukum Islam debitor pailit dibolehkan untuk mebelanjakan hartanya apabila itu menyangkut kebutuhan pokok. Pemegang hak preferen (istimewa) dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan ialah kreditor separatis yang memegang hak yang bisa bertindak sendiri atas harta debitor pailit sedangkan dalam hukum Islam apabila kreditor mendapati barangnya masih utuh maka ia berhak mengambil kembali barang tersebut dan apabila debitor pailit adalah perusahaan maka yang lebih didahulukan adalah hak yang lebih banyak manfaatnya dan menyangkut ke maslahatan banyak orang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pailit/Taflis, Preferen, hukum Islam
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180127 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) > 18012718 al-Hajru & al-Taflis (Kepailitan)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	junita Mahasiswa mbkm
Date Deposited:	26 Sep 2024 02:06
Last Modified:	26 Sep 2024 02:06
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8114

Actions (login required)

View Item