MATHAR, NAJLAH (2018) Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
Text (Full Text)
14.2200.111.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) |
Abstract
Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat atas pelayanan kebersihan yang diberikan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang sifatnya dapat dipaksakan serta mempunyai kepastian hukum. Seperti halnya Parepare dan Sidrap, retribusi kebersihan merupakan sumber penerimaan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini dinas kebersihan Parepare dan Sidrap masing-masing memiliki cara dan upaya dalam mengelola retribusi kebersihan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa : 1) Pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh dinas kebersihan di Kota Parepare yakni pendataan, pemungutan dan penetapan tarif retribusi dilihat dari hukum ekonomi Islam yaitu prinsip bekerja serta tujuan kemaslahatan sudah efektif karena dilakukan secara merata pada tiap-tiap wilayah sesuai dengan Peraturan daerah serta pembukuan yang dilakukan setiap bulannya. Sedangkan di Sidrap pengelolaan yang dilakukan dinas kebersihan dilihat dari hukum Ekonomi Islam yaitu prinsip bekerja dan kemaslahatan dikatakan tidak efektif karena pendataan yang dilakukan dinas kebersihan tidak merata, pelaporan dan penagihan tidak dilakukan setiap bulannya dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah. 2) Penerapan retribusi yang dilakukan dinas kebersihan Parepare dilihat dari hukum ekonomi Islam yaitu tujuan kemaslahatan serta prinsip bekerja sudah efektif karena dilihat dari beberapa faktor yakni sarana dan prasarana sudah memadai, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan dinas kebersihan dan pengawasan yang tegas serta kesadaran masyarakat dalam membayar retribusinya. Sedangkan di Sidrap dikatakan tidak efektif karena adanya sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan dinas kebersihan. Sarana prasarana yang dimiliki dinas kebersihan belum memadai, sosialisasi yang jarang dilakukan serta pengawasan yang tidak tegas menyebabkan banyak masyarakat yang tidak melunasi retribusinya.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pengelolaan, Retribusi Kebersihan, Perbandingan, Hukum Ekonomi Islam |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180127 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) > 18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Ekonomi Syariah |
Depositing User: | irwandi Mahasiswa ppl |
Date Deposited: | 26 Sep 2024 01:41 |
Last Modified: | 26 Sep 2024 01:41 |
URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8101 |
Actions (login required)
View Item |