Rahman, Ramlah (2016) Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
11.2200.014.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (4MB)

Abstract

Program pemerintah dalam subsektor perikanan diantaranya berusaha mengentaskan kemisikinan masyarakat pantai dan meningkatkan devisa non migas. Rumput laut merupakan salah satu komoditi perikanan yang berpotensi untuk mensukseskan program tersebut. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman modal daerah. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui observasi peneliti terhadap masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan masyarakat tentang Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa dinyatakan untuk meningkatan ekonomi masyarakat agar menjadi lebih baik. Metode budidaya yang akan dilakukan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput laut itu sendiri. Program pengembangan budidaya rumput laut ini selain untuk pembangunan daerah pesisir hal ini juga dapat meningkatkan anggaran dasar pemerintah daerah (APBD). Rumput laut Gracilaria dari Kabupaten Pinrang merupakan rumput laut terbaik di Asia ini merupakan peluang yang cukup baik bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan budidaya rumput laut sehingga kehidupan ekonomi masyarakat akan lebih meningkat. Faktor yang menghambat Pelaksanaan Usaha Rumput Laut Di Kecamatan Suppa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah diantaranya: Adanya faktor cuaca, Radiasi matahari mempengaruhi radiasi naik turunnya suhu air, dan Kadang menguntungkan maupun merugikan. Hal ini berarti bahwa kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi distorsi harga rumput laut yang terjadi selama ini di pasar domestik. Permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran rumput laut antara lain Masih adanya ikatan modal baik berupa sarana produksi maupun finansial kepada pembudidaya rumput laut oleh pedagang. Hal ini berpangkal pada masalah keterbatasan akses permodalan oleh pembudidaya rumput laut dari lembaga keuangan formal.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Rumput Laut
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180116 International Law (excl. International Trade Law)
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited: 25 Sep 2024 06:01
Last Modified: 25 Sep 2024 06:01
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8013

Actions (login required)

View Item View Item