Astuti, Sri (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Aturan Pakai Pada Toko Kosmetik di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Undergraduate thesis, IAIN ParePare.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
17.2200.067.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (6MB)

Abstract

Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum memuat jaminan kepastian hukum yang memihak pada perlindungan konsumen khususnya konsumen yang dirugikan akibat produk kosmetik yang diperjualbelikan di pasaran masih banyak yang belum mencantumkan informasi yang jelas terkait dengan produk tersebut, seperti aturan pemakaian pada kemasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur barang kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju; Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju; Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.Informan dalam penelitian, yaitu pemilik dan karyawan toko kosmetik serta beberapa pengguna kosmetik di Kabupaten Mamuju.Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Prosedur barang kosmetik tanpa aturan pakai pada toko kosmetik di Kabupaten Mamuju, yaitu kosmetikyang memiliki izin BPOM berarti terdapat aturan pakai di kemasannya. Sebaliknya, jika kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM, tentu tidak memiliki aturan pakai di kemasannya. 2). Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Mamuju perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan kosmetik tanpa aturan pakai ada dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 3). Perlindungan hukum terhadap produk kosmetik tanpa aturan pakai di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah merugikan konsumen berupa ganti rugi karena transaksi, perusakan, perbuatan, penahanan dan ganti rugi karena tipu daya.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik.
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180110 Criminal Law and Procedure (incl. Islamic Criminal Law, Jinayat)
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited: 25 Sep 2024 01:50
Last Modified: 25 Sep 2024 01:50
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7942

Actions (login required)

View Item View Item