Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Ahmad, Sri Wulandar (2024) Perkawinan paksa anak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Undergraduate thesis, IAIN Pare pare.

Text 2020203874230001.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Penelitian skripsi ini membahas tentang perkawinan paksa anak, beberapa orang tua yang masih memaksa anaknya menikah dibawah umur dan kemungkinan tidak mengetahui usia di bawah umur 19 tahun ke bawah melanggar undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka, rumusan masalah penelitian ini adalah 1)Bagaimana realita perkawinan paksa anak di Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap?. 2)Bagaimana dampak perkawinan paksa anak di Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap?. 3)Bagaimana perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia tentang perkawinan paksa anak? Metode penelitian digunakan antara lain pendekatan yaitu yuridis normatif sedangkan jenis penelitiannya adalah lapangan (field research), dan data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Metode pengumpulan data ada tiga yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Adapun metode analisis data digunakan yaitu reduksi, editing, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1)Realita perkawinan paksa yang sering terjadi adalah disebabkan adanya perjodohan sepihak, melihat harta kekayaan si pria tersebut agar kebutuhan ekonomi terpenuhi, dan ketakutan orang tua akan pergaulan bebas. 2)Dampak perkawinan paksa anak terbagi menjadi dua yakni dampak positifnya yaitu mendekatkan hubungan keluarga yang jauh sedangkan dampak negatinya yaitu kebanyakan yang berunjung perceraian. 3)Perspektif hukum Islam mengenai perkawinan paksa itu dibenarkan karena untuk kemaslahatan dan menjaga keturunan atau hifdzu Nasal dalam menghindari perbuatan zina bagi yang pacaran. Dalam pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam perkawinan paksa itu tidak sejalan karena dalam pasal tersebut menerangkan bahwa kita harus memilih pasangan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan paksa, Perspektif Hukum Islam, Hak Asasi Manusia
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited:	25 Sep 2024 00:51
Last Modified:	25 Sep 2024 00:51
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7925

Actions (login required)

View Item