Izin Atasan Dalam Perceraian pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus BKPSDMD Kota Parepare)

Akbar, Muhammad (2023) Izin Atasan Dalam Perceraian pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus BKPSDMD Kota Parepare). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Text) 2020203874230032.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dijelaskan dalam PP No.45 Tahun 1990 perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Penelitian ini mengkaji tentang Izin atasan dalan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (BKPSDMD Kota Parepare). Dengan mengkaji 3 masalah yang pertama, bagaimana prosedur hukum terbitnya izin atasan bagi Pegawai Negeri sipil (PNS) yang ingin bercerai di BKPSDMD. Yang kedua, apa saja kendala yang di alami Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai di kota Parepare. Yang ketiga, bagaimana perspektif fiqh munakahat tentang izin atasan Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieled Research) dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengelola dan menganalisis, data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan sekunder. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif yang diperoleh dan di hasilkan di lapangan, kemudian di simpulkan pada akhir penulisan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama prosedur terbitnya izin atasan bagi PNS yang ingin bercerai di BKPSDMD mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui oleh PNS dan ASN mulai dari minta izin dari atasan sampai ke BKPSDMD dilakukan pemeriksaan berkas-berkas, mediasi,persetujuan dari segda untuk mendapat rekomendasi untuk bercerai dan ditanda tangani olehWali Kota. Yang kedua yaitu kendala PNS Ketika ingin bercerai, meminta izin dari atasan karena atasan juga memiliki tanggung jawab dalam perceraian anggotanya dan memang untuk PNS dan ASN diperlambat pengurusan berkasnya karena Wali Kota Parepare menahan angka perceraian bagi PNS dan ASN agar tidak terjadi kebebasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparat Sipil Negara (ASN) untuk melakukan perkawinan dan perceraian. Yang ketiga, perpektif fiqh munakahat tentang izin dari atasan yaitu, menurut fiqh munakahat dalam izin perceraian bagi PNS dan ASN boleh selama tidak keluar dari syariat Islam dan tata cara pelaksanaanya mengikut peraturan negara

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Proses Perceraian, Perceraian PNS
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited:	24 Sep 2024 12:44
Last Modified:	24 Sep 2024 12:44
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7907

Actions (login required)

View Item