Putra, Rizwan Adi (2024) Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
18.2600.057.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (6MB)

Abstract

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik secara umum disusun untuk memperbaharui kerangka hukum terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, agar dapat mendorong transparansi kelembagaan serta pengawasan pemilu yang akuntabel dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis layanan informasi publik humas Bawaslu Kota Parepare; Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap layanan informasi publik humas bawaslu Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian, yaitu Pimpinan atau Staf Bawaslu Kota Parepare dan Masyarakat Kota Parepare. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Bentuk layanan informasi publik Humas Bawaslu Kota Parepare dapat digolongkan berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 (Pasal 2 dan Pasal 10) dan berdasarkan Teori Pelayanan Publik. 2). Tinjuan kajian fiqh siyasah pelayanan yang diberikan oleh Bawaslu Kota Parepare yang menjadi penyelenggara pelayanan tersebut haruslah bersifat amanah, konsep amanah terdapat suatu asas akuntabilitas untuk melayani publik dan akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria yang penting dalam suatu pelayanan dalam pelaksanan pelayanan publik. Pelayanan yang transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan pengubahan pergantian hukum dalam undang-undang dasar negara.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Informasi Publik, Bawaslu, Fiqh Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User: Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited: 07 Aug 2024 01:26
Last Modified: 07 Aug 2024 01:26
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6625

Actions (login required)

View Item View Item