Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare

Dewi Rahayu, Andi Besse Sry (2024) Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Text) 19.2500.007.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB)

Abstract

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana pertanggujawaban hukum terhadap pelaku persetubuhan anak menurut hukum pidana dengan hukum pidana Islam, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku persetubuhan anak dalam putusan No.28/Pid.Sus/2017/PN.Pre dan untuk mengatahui pandangan hukum pidana dengan pandangan al-uqubah al-islamiyah terhadap sanksi pidana pelaku persetubuhan anak dalam putusan No.28/Pid.Sus/2017/PN.Pre Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian Normatif yang bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan kasus (case Approach). Data dalam penelitian ini di peroleh melalui beberapa sumber yaitu buku, jurbal hukum, artikel hukum, beberapa sumber kepustakan lainnya berkaitan dengan pokok permasalahan, melalui dokumen arsip pada perkara pidana nomor 28/Pid.Sus/2017/Pn.Pre. adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, pemyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu 1)Sanksi pidana persetubuhan anak diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat 1 pelaku persetubuhan terhadap anak diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15( lima belas tahun), dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).2)Dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/Pn.Pre majelis hakim menetapkan terdakwa yang bernama M.Adri Window alias Datu Bin Abdul Hasan melanggar Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 ( lima) tahun kepada terdakwa atas pertimbngang perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit, malu dan tramau pada korban, serta beberapa hal yang meringankan keaadan terdakwa.3) Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak khususnya dalam hukum Islam termasuk kedalam dua hukuman yakni jarimah hudud dan jarimah ta`zir , hal tersebut islam menetapkan ancaman kepada pelaku persrtubuhan terhadap anak yaitu dijatuhi hukuman yang paling tinggi yaitu hukuman rajam pada jarimah hudud dan hukuman mati pada jarimah ta`zir.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Persetubuhan, Sanksi Pidana, Hukum Pidana Islam
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User:	magang user
Date Deposited:	05 Aug 2024 07:17
Last Modified:	05 Aug 2024 07:17
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6564

Actions (login required)

View Item