Supremasi hukum terhadap pengrusakan hutan perspektif hukum pidana Islam

Arham, Andi Nur (2023) Supremasi hukum terhadap pengrusakan hutan perspektif hukum pidana Islam. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Text) 16.2500.011.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Supremasi hukum terhadap pengrusakan hutan perspektif hukum pidana Islam. Terdiri dari tiga permasalahan yang diajukan 1) bagaimanasupremasi hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan, 2) bagaimanabentuk upaya penegakan hukum pengrusakan hutandi kota Parepare, dan 3) bagaimana Integrasi hukum pidana Islam penegak hukum pengrusakan hutan di kota Parepare. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjadi salah satu sumber rujukan dalam penegakan ukum pengrusakan hutan di kota Parepare Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (fieldresearch) dengan pendekatan fenemonologi. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Penegakan hukum dalam tindak pidana pengrusakan hutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor -86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 204 Nomor 4412, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 1 Ayat 2-3, pasal 12 ayat 1, dan pasal 97. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya-upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (represif). 2) Integrasi hukum pidana Islam dengan pidana pengrusakan hutan di kota Parepare adalah dapat dikenakan sanksi pidana Islam dengan jarimah ta’zir. Jika pengrusakan hutan atau penebangan liar tergolong tindak pidana pencurian maka pengrusakan hutan adalah illegal dan diberikan ta’zir. Jika pelaku tidak mencapai nisab, maka tidak akan dihukum. Jika pengrusakan hutan dihukum di ta’zir, hukumannya akan ditentukan oleh hakim. Di Indonesia, tazir dapat berupa penjara, denda, atau penyitaan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pengrusakan hutan, hukum, pelaku
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User:	magang user
Date Deposited:	05 Aug 2024 02:10
Last Modified:	05 Aug 2024 02:10
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6551

Actions (login required)

View Item