Irfan, Irfan (2023) Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasah Maliyah Wal Iqtishadiyah). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
18.2600.089.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (4MB)

Abstract

Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 1 Point 17, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan “perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.” Dimana kepada pemilik diwajibkan memiliki PBG dalam membangun dan mengembangkan propertinya. Fungsi daripada PBG ialah untuk mengatur bagaimana sebuah gedung telah memenuhi standar secara teknis. Penelitian ini mengambil data dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang datanya diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung adanya faktor utama yang menjadi penghambat proses optimalisasi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai Pendapatan Asli Daerah dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung belum terlaksana dengan baik dimana aturan tersebut yang menjadi acuan untuk memperoleh retribusi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung sehingga masih terdapatnya bagunan-bangunan ilegal, serta mengakibatkan belum maksimalnya target retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya. Hal ini menjadi pertanda bahwa kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung belum berjalan secara optimal.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User: magang user
Date Deposited: 25 Jul 2024 05:38
Last Modified: 25 Jul 2024 05:38
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6211

Actions (login required)

View Item View Item