Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Mangkoso

Afifah, Anggung Aulia (2023) Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Mangkoso. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Text) 18.2600.079.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Skipsi ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dasar hukum/pedomaman Ketua RT dalam menerbitkan SKTM; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penerbitan SKTM tidak tepat sasaran. 3) Untuk mengetahui perspektif siyasah idariyah terhadap penerbitan SKTM tidak tepat sasaran di Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan dengan prosedur analisis: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar hukum/pedoman Ketua RT dalam menerbitkan SKTM. Dimana pelayanan administrasi kependudukan adalah kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah daerah yakni kelurahan Mangkoso. Salah satu bentuk pelayanan administrasi kepada penduduk adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). SKTM merupakan surat ketarangan yang menerangkan bahwa warga yang mengurusnya benar adalah warga yang tergolong miskin dan tidak mampu sesuai kriteria Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013. Untuk membuktikan warga tersebut adalah benar warga tidak mampu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka perlu petugas pemerintah untuk meninjau dan mendatanya. Petugas pemerintah dengan lingkup area/wilayah terkecil dalam pemerintahan adalah RT, sehingga penerbitan SKTM memerlukan pengantar dari Ketua RT, sebagai pembuktian bahwa yang bersangkutan adalah benar masuk kategori orang tidak mampu; 2) Faktor-Faktor yang menyebabkan penerbitan SKTM tidak tepat sasaran: Data keadaan keluarga yang mengurus SKTM tidak akurat ataupun sengaja dimanipulasi; Petugas pemerintah yang berkewajiban meninjau keadaan keluarga SKTM tidak bekerja maksimal karena kendala waktu, operasional, dan biaya; dan Ada juga unsur kesengajaan/kerja sama antara pihak warga yang mengurus SKTM dengan petugas pemerintah; 3) Siyasah idariyah membahas tentang administrasi. Penerbitan SKTM merupakan bagian dari administrasi negara. SKTM diterbitkan bagi orang/keluarga miskin. Apabila diterbitkan bagi orang/keluarga yang mampu maka hal tersebut menyalahi aturan, yang dapat dikategorikan bahwa SKTM tersebut tidak tepat sasaran, dimana hal ini menyalahi prinsip siyasah idariyah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, RT, SKTM
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	magang user
Date Deposited:	23 Jul 2024 08:33
Last Modified:	23 Jul 2024 08:33
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6200

Actions (login required)

View Item