Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Kabupaten Pinrang),

Murdalifa, Resky (2023) Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Kabupaten Pinrang),. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Text) 18.2600.022.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB)

Abstract

Penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini didasarkan pada tata kelola pemerintah yang baik karena melibatkan penanggulangan dan penegakan hukum dalam proses perumusan dan penerapan instrumen untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Terlepas dari semua peraturan konstitusional yang menjamin hak atas lingkungan hidup, perkembangan masalah lingkungan, yang kadang-kadang memburuk, tampaknya tidak ditangani oleh penegakan hukum yang memadai. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil data pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penerapan hukum lingkungan dengan cara pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelaku kegiatan tambang batuan. Cara pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 bagian yakni pengawasan langsung dan pengawasan masyarakat, dari pengawasan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) akan menjatuhkan sanksi apabila terdapat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi yang dijatuhkan adalah Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Siyasah dusturiyah terhadap pengawasan dan penetapan hukum yang dilakukan Dinas Perkim LH juga dibahas dalam siyasah tasriyah (al-sulthah al-tasyri’iyah), karena kekuasaan siyasah tasyriah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Adanya peralihan kewenangan dari daerah ke pusat menjadi salah satu faktor penghambat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Faktor lain ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait aturan tentang penegakan hukum lingkungan, sehingga setiap terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tambang galian batuan di kembalikan ke Pemda Kabupaten Pinrang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	penegakan hukum, tambang galian batuan, siyasah dusturiyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited:	23 Jul 2024 04:18
Last Modified:	23 Jul 2024 04:18
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6184

Actions (login required)

View Item