“AnalisisFiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre).

Salsabila, Ainun (2023) “AnalisisFiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Politik Uang di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Text) 19.2500.013.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (9MB)

Abstract

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pemilu melalui aturan terkait politik uang di Kota Parepare(Studi Kasus Putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre).Adapun pokok masalahnya,1). Bagaimana cara penyelesaian tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Bawaslu Kota Parepare)?. 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Studi kasus putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)?. 3). Bagaimana analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Studi kasus putusan No.95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)?. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang sedang terjadi dan diamati oleh peneliti.Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (file research) danstudi kepustakaan. Penelitian lapangandilakukan di Pengadilan Negeri Parepare dan Bawaslu Kota Parepare dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) cara penyelesaian tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare ini dengan cara melakukan penegakan hukum yang lebih dan ditindaki oleh pihak Bawaslu yang mana dalam penegakan hukum terkait pada dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu dibantu oleh pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan. Ketiga lembaga ini melakukan rapat koordinasi yang dikaji dengan teliti dengan berbagai pembahasan, kemudian polisi melakukan penyidikan. Setelah penyidikan dan terbukti semua unsurnya telah terpenuhi maka kemudian akan diteruskan naik ke Pengadilan oleh Jaksa. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan pidana hukuman bebas dengan menghubungkan keterangan saksi baik keterangan saksi penuntut umum dan keterangan saksi terdakwa, keterangan terdakwa,alat bukti dan barang bukti serta putusan hakim. 3) Analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pemilu melalui politik uang. Perbuatan praktik politik uang di dalam Islam dapat dikatakan sebagai risywah (suap) yang mana dapat dijatuhkan hukuman ta’zir.Hukuman ta’zir sepenuhnya diberikan oleh hakim atau penguasa (ulil amri).

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Politik Uang, Hukum Pidana, Jinayah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User:	magang user
Date Deposited:	23 Jul 2024 01:12
Last Modified:	23 Jul 2024 01:12
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6159

Actions (login required)

View Item