Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Persfektif Hukum Pidana Islam.

Has, Muhammad Faizal (2023) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Persfektif Hukum Pidana Islam. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Text) 18.2500.024.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM di Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui persfektif Hukum Pidana Islam terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif, termasuk dalam penelitian (field research) penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Pinrang dan masyarakat Kabupaten Pinrang, data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi serta mengelolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1). Upaya penegakan hukum dan penanggulangan peredaran kosmetik ilegal yaitu dengan upaya penal (hukum pidana) yang pada tahap penyelidikan Kepolisian Resort Pinrang akan melakukan: a) Pemanggilan, b) Penangkapan, c) Penahanan, d) Penggeladahan, e) Penyitaan, f) Pemeriksaan, g) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Pelaku di jerat dengan pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) dan atau pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesahatan. Selanjutnya, upaya non-penal dengan memberikan pengawasan dan himbauan. 2). Pandangan Hukum Islam terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label BPOM ini masuk kepada jarimah ta’zir. Mengenai hukuman bagi penjual kosmetik ilegal yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dari BPOM tidak ada nash yang mengaturnya secara lengkap dan jelas, maka kemudian menurut Al-Mawardi yaitu hukuman yang sifatnya pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dan hukumannya tersebut diserahkan kepada Ulil Amri.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Kosmetik, BPOM, Hukum Islam
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User:	magang user
Date Deposited:	22 Jul 2024 06:14
Last Modified:	22 Jul 2024 06:14
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6121

Actions (login required)

View Item