. . Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Nasria, Nasria (2023) . . Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Text) 18.2200.012.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (9MB)

Abstract

Penelitian skripsi ini membahas tentang praktik pembulatan timbangan jasa laundry di kota parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah dengan mengkaji 2 permasalahan yakni: 1) Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry di Kota Parepare? 2) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan jasa laundry di Kota Parepare?. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu; penelitian lapangan (field research) yang dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris. Subjek dan objek penelitian ini yaitu pemilik atau karyawan jasa laundry dan konsumen dari kedelapan jasa usaha laundry di beberapa kecamatan yang ada di Kota Parepare. Untuk instrumen pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama: Praktik pembulatan timbangan di beberapa usaha laundry di Kota Parepare yang dilakukan yaitu sebagian besar dari jumlah pelaku usaha laundry menerapkan praktik pembulatan timbangan. Pembulatan timbangan dilakukan ketika takaran timbangan tidak mencukupi batas minimum berat pakaian yang telah ditetapkan, untuk mencukupi takaran timbangan tersebut maka akan dilakukan pembulatan satuan keatas agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembalian sisa uang konsumen, sehingga pemilik laundry atau karyawan tidak kesulitan mencari pecahan uang receh. Kedua, Ditinjau dari hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (g) mengenai hak-hak konsumen, kemudian di pasal 8 huruf (c) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan yang dilakukan dibeberapa usaha laundry di Kota Parepare menurut Undang-undang yaitu ada beberapa yang tidak sesuai dan ada juga sebagian yang sudah sesuai dengan hukum positif, Sedangkan ditinjau dari hukum ekonomi syariah yaitu, Pertama: tidak diperbolehkan karena ada beberapa pemilik usaha laundry atau karyawan ketika melakukan transaksi kepada konsumen, sebelumnya tidak dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan. hal ini disebabkan adanya unsur gharar yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kedua: peneliti juga menemukan adanya pembulatan itu diperbolehkan ketika pemilik usaha laundry atau karyawan melakukan transaksi kepada konsumen, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan sehingga tidak ada unsur gharar dan juga diperbolehkan ketika kedua belah pihak sama-sama ridha dalam penerapannya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pembulatan Timbangan, Jasa Laundry, Hukum Ekonomi Syariah,.
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	magang user
Date Deposited:	22 Jul 2024 03:03
Last Modified:	22 Jul 2024 03:03
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6099

Actions (login required)

View Item