Indriani, Astri (2024) Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Nomor 4 Tahun 2018). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
Text (Full Text)
19.2600.055.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) |
Abstract
Salah satu hambatan dalam merealisasikan pajak reklame adalah kurangnya kesadaran masyarakat Kota Parepare dalam memenuhi kewajiban pajaknya dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Masih banyak ditemukan reklame yang dipasang tanpa mengantongi izin dari Pemda sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak reklame. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif bersifat Deskriptif. Penelitian Ini mengambil data pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Pengumpulan data dilakukan oleh observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanan pendaftaran wajib pajak reklame di lapangan sudah sesuai dengan perda Nomor 4 tahun 2018, dimana tim BKD turun ke lapangan untuk mengecek setiap reklame yg terdaftar dan memiliki surat izin, pendataan obyek pajaknya itu tim BKD turun untuk memeriksa apakah ada reklame baru yang terpasang dan tanpa memiliki izin dari PTSP. Dan sudah Sesuai dengan asas self assessment. 2). Pajak reklame setiap tahunnya meningkat di Kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pajak daerah, karena disebabkan ada sebagian objek pajak reklame yang di dalam pemasangannya tidak menggunakan nomor registrasi atau nomor pendaftaran. Walaupun kontribusi pajak reklame kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Ketentuan tertentu untuk wajib pajak reklame sesuai dengan perda yang di gunakan bkd saat ini yaitu perda Nomor 4 tahun 2018 yang dimana dari 5 tahun terakhir ini total anggaran dan jumlah target selalu meningkat
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pemungutan Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara |
Depositing User: | Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah |
Date Deposited: | 08 Aug 2024 02:14 |
Last Modified: | 08 Aug 2024 02:14 |
URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5714 |
Actions (login required)
View Item |