Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif Fiqhi Jinayah).

Nashar, Muh. (2023) Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif Fiqhi Jinayah). Undergraduate thesis, IAIN PAREPARE.

Text (full text) 18.2500.030.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di pantai lowita (perspektif fiqhi jinayah). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di pantai lowita. Kedua, bagaimana aktivitas perburuan telur penyu di pantai lowita dalam perspektif fiqhi jinayah. Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Lowita, Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang di mana proses pengumpulan dan pengelolaan datanya terjun langsung kelapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu yang terjadi di pantai lowita tidak terlaksana dengan baik dan maksimal. Sebab dari banyaknya kasus perdagangan telur penyu yang terjadi, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 belum ada masyarakat yang di proses hukum dan dipidanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di sisi lain lemahnya pengawasan serta perlindungan dari aparat penegak hukum dan pemerintah setempat, ditambah kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama proses penegakan hukum tidak berjalan. 2) Menurut perspektif fiqhi jinayah sejatinya perbuatan memperdagangkan hewan-hewan yang dilindungi hukumnya haram. Sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni (Fatwa MUI) No. 14 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk keseimbangan Ekosistem. Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan perburuan telur penyu ini bisa dikategorikan sebagai jarimah atau perbuatan tindak pidana, yang di mana dapat dikenakan dengan hukum ta’zir, seperti hukuman penjara atau denda. Tentunya aktivitas perburuan telur penyu ini sudah melanggar dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Perdagangan, Telur Penyu
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180111 Environmental and Natural Resources Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User:	azaliya azaliya naim
Date Deposited:	10 Oct 2023 07:03
Last Modified:	10 Oct 2023 07:03
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5009

Actions (login required)

View Item