Hak Politik Perempuan (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)

Nurwahida, Nurwahida (2021) Hak Politik Perempuan (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl). Undergraduate thesis, IAIN PAREPARE.

Text (full text) 16.2600.011.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB)

Abstract

Pelaksanaan HAM adalah konsekuensi logis keberadaan suatu negara, pengakuan atas hak-hak individu seorang warga negara harus dijunjung tinggi tanpa tercederai. Salah satu hak yang dimaksud ialah pemunuhan hak politik seorang anggota masyarakat, melingkupi kedudukannya sebagai seorang perempuan maupun laki-laki. Persamaan hak atas sesama manusia adalah cita-cita tiap-tiap negara hukum yang harus dijunjung tinggi keberadaanya. Namun dalam pelaksanaanya masing-masing negara mempunyai polemiknya sendiri, terlebih kepada negara-negara yang disebut sebagai negara ketiga. Pada negara-negara berkembang pemenuhan hak politik perempuan mengalami berbagai kendala dalam pemenuhannya, berbagai faktor dapat menjadi penyebabnya. Kehadiran ulama yang mayoritas mengharamkan kepemimpinan seseorang perempuan menjadi salah rintangan yang harus dilalui perempuan. Merespon hal tersebut, salah seorang pemikir dari Kuwait Khaled M. Abou El Fadl hadir dengan gagasan yang lebih revolusioner dalam bidang ilmu hukum Islam. Pemikirannya yang menggugah menjadikannya sebagai an enlightened paragon of liberal Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak politik dalam Islam, dan praktik politik perempuan di Indonesia, serta hak politik perempuan dalam pandangan Khaled M. Abou El Fadl. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (research library), data dari penelitian ini di peroleh dari data primer dan sekunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan melalui teks-teks orisnil pemikir dan literatur terkait lainnya. Adapun tehnik analisis datanya melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama hak politik merupakan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai anggota warga negara. Kedua, dalam hal praktik hak politik perempuan di Indoensia masih memiliki kegagapan, sebab kurangngnya Pendidikan politik bagi perempuan. Ketiga, perempuan perlu menempa hak-hak politik mereka berdasarkan hak-hak martabat, etika, dan kecantikan yang diberikan Tuhan. Hal yang sama digarisbawahi oleh para sarjana sebelum dan sesudahnya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hak Politik, Perempuan, Khaled M. Abou El Fadl
Subjects:	13 EDUCATION > 1303 Specialist Studies In Education > 130308 Gender, Sexuality and Education
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	azaliya azaliya naim
Date Deposited:	27 Mar 2023 04:39
Last Modified:	27 Mar 2023 04:39
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4818

Actions (login required)

View Item