Haerunnisa, Haerunnisa (2021) Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Soreang. Undergraduate thesis, IAIN PARE PARE.

[thumbnail of full text] Text (full text)
16.2600.029.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (6MB)

Abstract

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yuridis, dan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan, sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) konsep pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung mengatur peran aktif antara masyarakat dan Dinas terkait atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota. Pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta masyarakat (seperti LSM dan individu) secara kolektif; 2) faktor penghambat terhadap pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare meliputi paradigma keliru masyarakat sebab lebih dahulu mendirikan bangunan daripada mengurus Izin Mendirikan Bangunan, sosialisasi tidak berjalan optimal dan komprehensif, dan mekanisme pengurusan Izin Mendirikan Bangunan terbilang panjang; dan 3) pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung sejalan dengan beberapa prinsip siyasah dusturiyah seperti prinsip kemaslahatan, prinsip ta’wun, dan prinsip taat kepada pemimpin.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Izin Mendirikan Bangunan, pengawasan, siyasah dusturiyah
Subjects: 12 BUILT ENVIRONMENT AND DESIGN > 1202 Building > 120299 Building not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User: azaliya azaliya naim
Date Deposited: 24 Jan 2023 03:57
Last Modified: 24 Jan 2023 03:57
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4615

Actions (login required)

View Item View Item