Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali

Riswan, Riswan (2021) Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali. Masters thesis, IAIN PAREPARE.

Text (full text) 19.0221.004.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi batas usia untuk menikah. Pada bulan November 2019, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 mengalami revisi menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Yang membahas mengenai batas usia pernikahan, awalnya 16 tahun untuk perempuan diubah menjadi 19 tahun. Di Indonesia terdapat aturan dispensasi nikah yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia pernikahan yang disebabkan hal-hal tertentu berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dalam penelitian ini membahas bagaimana Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Pasca berlakunya Undang-undang 16 Tahun 2019 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali serta bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undnag Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara hakim Pengadilan Agama Polewali serta menganalisis data dispensasi nikah tahun 2019 sampai 2021 Pengadilan Agama Polewali. Sedangkan metode pengolahan data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian dalam penelitian ini Pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019 terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal sesorang dapat melakukan pernikahan sedangkan ayat 2 berisi tentang antisipasi apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1. Jika dianalisis dari teori efektivitas hukum, maka penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin kurang efektiv berlaku di masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini di dukung oleh data perkara yang masuk menunjukkan tingginya angka permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Efektivitas, Dispensasi Kawin, Batas Usia, Perkawinan
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012801 Pernikahan (Secara Umum)
Divisions:	Pascasarjana > Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	azaliya azaliya naim
Date Deposited:	16 Jan 2023 02:04
Last Modified:	16 Jan 2023 02:04
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4491

Actions (login required)

View Item