Yusri, Nur Islahwaty (2022) Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Maslahah). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
Text (Full Text)
17.2100.035.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) |
Abstract
Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena perkawinan adalah peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Sub masalah dalam penelitian ini yaitubagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap problematika penerapan batas usia kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap penerapan batas usia kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Peneliti ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis ilmuan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Yakni bertujuan untuk menelaah undang-undang nomor 16 tahun 2019. Dan adapun pendekatan secara sosilogis bertujuan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat tentang undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang berhubungan untuk mengetahui Problematika penerapan batas usia kawin Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan analisis maslahah. Sumber data penelitian ini adalah Hakim,Panitra, sekretaris Pengadilan Agama Parepare dan masyarakat atau pencari keadilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pandangan hakim Pengadila Agama Parepare terhadap problematika penerapan batas usia kawin adalah meningkatnya permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parepare, yang disebabkan beberapa faktor yaitu akibat hamil diluar nikah, dan alasan sudah menyebar undangannya, sudah putus sekolah dan hubungannya sudah terlalu dekat untuk menghindari kemudaratan. Problematika lainnya adalah meningkatnya pernikahan dini dan meningkatnya perkara perceraian. 2) Nilai Maslahah atas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ditinjau dari segi biologis yaitu kematangan hormon untuk menjaga kematangan alat-alat reproduksi. Dari segi psikologisnya yaitu menjaga kematangan mental atau jiwa dalam memasuki bahtera rumah tangga sekaligus mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Sedangkan dari segi sosial adalah dari segi hak asasi manusia diberi kesempatan dalam mengenyam pendidikan sehingga suami istri itu tidak terjadi ketimpangan dari segi pengetahuannya agar supaya mereka tidak minder dalam pergaulannya karena tingkat pendidikanya.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Problematika Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Nilai Maslahah |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012801 Pernikahan (Secara Umum) |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Keluarga Islam |
Depositing User: | Andi Khaerul |
Date Deposited: | 27 Oct 2022 08:22 |
Last Modified: | 27 Oct 2022 08:22 |
URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4254 |
Actions (login required)
View Item |