Sidda, Wahda (2021) Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi Tindak Pidana di Indonesia (Analisis Normatif Terhadap Ijtihad Umar bin Khattab). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
Preview |
Text (Sampul dan Abstrak)
16.2500.009 Sampul dan Abstrak.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 1)
16.2500.009 BAB 1.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 2)
16.2500.009 BAB 2.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 3)
16.2500.009 BAB 3.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 4)
16.2500.009 BAB 4.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 5)
16.2500.009 BAB 5.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text (Daftar Pustaka dan Lampiran)
16.2500.009 Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview |
Abstract
Studi ini menguak tentang Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi terhadap Ijtihad Umar bin Khattab. Hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi mendapatkan kekuatan hukum, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 14 ayat (1) dan yang kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode conten analysis yaitu dengan teknik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan melalui usaha-usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis dengan menggunakan pendekatan normatif, artinya sebuah pendekatan yang bertujuan mendekati permasalahan dengan menggunakan Undang-Undang, Al-Qur'an, dan Al-Hadist sebagai dasar hukum baik yang berlaku dalam hukum positif maupun yang berlaku dalam hukum islam. Dari penelitian ini ditemukan sejumlah temuan. Pertama, menurut hukum positif bahwa presiden berhak menerima dan menolak pengajuan grasi terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan hukum tetap dari pengadilan dengan kualifikasi hukuman mati, seumur hidup, dan pidana penjara serendah-rendahnya 2 (dua) tahun. Kedua, Ijtihad Umar bin Khattab selaku pemimpin atau kepala negara dalam mengampuni seorang pencuri dapat digaris bahwahi bahwa grasi menurut islam diperbolehkan dalam batas yang sempit dengan pertimbangan kemaslahatan dan hanya hukuman-hukaman ringan yang dapat diampuni oleh kepala negara.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hak Prerogatif, Grasi, Ijtihad |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180110 Criminal Law and Procedure (incl. Islamic Criminal Law, Jinayat) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam |
| Depositing User: | Subhan Saleh |
| Date Deposited: | 14 Dec 2021 07:23 |
| Last Modified: | 14 Dec 2021 07:23 |
| URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2803 |
Actions (login required)
 |
View Item |
['Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title' not defined]
['Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title' not defined]