PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)

Rashifah, Amirah (2024) PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan). Sarjana thesis, IAIN Parepare.

Text Amirah Rashifah Skripsi ACC.pdf Download (6MB)

Abstract

Amirah Rashifah, Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Fiqhi Jinayah, (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Ibu Andi Marlina); Penelitian ini membahas terkait penegakan sanksi kode etik terhadap pelanggaran tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang ditinjau dari perspektif Fiqhi Jinayah. Penelitian ini berfokus pada kasus yang ada di Polda Sulawesi Selatan. Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian pembahasan, yakni mengenai mekanisme penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan tinjauan fiqhi jinayah dalam menangani kasus pelecehan seksual oleh oknum kepolisian. Jenis penelitian ini menggunakan field research dengan pendekatan studi kasus sebagai objek penelitian, yaitu merupakan pendekatan metodologi riset yang mendalam untuk menganalisis suatu fenomena di dunia nyata. Adapun Teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual Polda Sulawesi Selatan sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan mekanisme-mekanisme sidang kode etik diatur dalam pasal 61 dan 62 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menjatuhkan hukuman pada pelaku dengan sanksi Mutasi bersifat Demosi selama 7 tahun. 2) Dalam perspektif Fiqhi Jinayah dalam kasus pelecehan seksual oleh oknum kepolisian ini belum terlaksana dengan baik. Sebab menurut Fiqhi Jinayah berpusat pada keadilan yang holistik, menghukum pelaku secara adil, serta melindungi hak-hak korban. Sedangkan hasil penelitian kasus pelaku hanya dijatuhi hukuman dengan sanksi Mutasi bersifat Demosi selama 7 tahun. Hukuman yang dijatuhkan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan oleh hakim atau yang mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu jika ditinjau dari hukum islam, seharusnya jarimah ta’zir merupakan hal yang tepat untuk tindak pidana pelecehan seksual. Pelaku yang merupakan oknum kepolisian dapat dikenakan hukuman yang lebih berat mengingat posisinya yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Kode Etik, Oknum Kepolisian, Fiqh Jinayah
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User:	nur indah fitriani
Date Deposited:	12 Jan 2026 03:49
Last Modified:	12 Jan 2026 03:49
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/12168

Actions (login required)

View Item