Kebijakan Penyiaran dalam RUU Sebagai Controlling Demokrasi Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Patresia, Putri (2025) Kebijakan Penyiaran dalam RUU Sebagai Controlling Demokrasi Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Text) 2120203874235036.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan penyiaran dalam RUU sebagai kontroling demokrasi berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana RUU penyiaran mempengaruhi kebebasan pers dalam menyampaikan informasi dan opini di indonesia (2) Bagaimana dampak ruu penyiaran terhadap kebebasan pers di indonesia (3) Bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan regulasi dan kebebasan pers dalam konteks RUU penyiaran. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak regulasi RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers dan peran media dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi hukum yang mungkin timbul dari regulasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi undang-undang, jurnal, dan artikel terkait. Prosedur analisis dilakukan dengan mengkaji pasal-pasal dalam RUU Penyiaran dan implikasinya terhadap kebebasan pers, serta melakukan review terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) RUU penyiaran berpotensi membatasi kebebasan pers dalam menyampaikan informasi, yang dapat mengurangi keberagaman informasi yang di sampaikan kepada publik. 2) Dampak RUU penyiaran menunjukkan adanya resiko terhadap independensi jurnalis dan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan, dimana regulasi yang ketat apat menghambat pers untuk menyampaikan berita yang kritis. 3) penelitian ini merekomendasikan perluanya keseimbangan antara regulasi dan kebebasan pers dimana menjaga keseimbangan antara regulasi dan kebebasan pers bukan hanya menentukan ruang gerak jurnalis, tetapi juga menjadi penentu arah pembangunan demokrasi yang sehat dan berkeadilan, serta perlunya dukungan lembaga independen untuk memastikan bahwa kebijakan penyiaran tidak menjadi alat pembatasan, tetapi justru memperkuat kualitas demokrasi di indonesia

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Penyiaran, Kebebasan Pers, Demokrasi, RUU Penyiaran.
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited:	17 Oct 2025 01:00
Last Modified:	17 Oct 2025 01:00
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11237

Actions (login required)

View Item