Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah di Kota Parepare

Asrul, Muh (2025) Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah di Kota Parepare. Sarjana thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Text) SKRIPSI muh asrul revisi 30 julii-2.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah di Kota Parepare Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Tinjauan Hukum dan Ham tentang kelompok LGBT di Kota Parepare (2) Bagaimana Upaya Pemerintah kota dalam mencegah aktifitas LGBT di Kota ParePare (3) Bagaimana Perspektif Siyasa tasry iyyah tentang kelompok LGBT di Kota ParePare Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian digunakan adalah penelitian empiris dengan data kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Regulasi terkait LGBT di Indonesia, khususnya di Kota Parepare, masih belum diatur secara spesifik dalam hukum positif. Perspektif hukum Islam dan norma yang tumbuh dalam masyarakat cenderung menolak perilaku LGBT karena dianggap menyimpang dari ajaran agama dan norma sosial. Namun dari sisi hukum dan HAM, terjadi kekosongan regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum yang tegas namun tetap menghargai batasan kebebasan berekspresi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2) Dalam Upaya Pencegahan Pemerintah Kota Parepare telah melakukan upaya pencegahan perilaku LGBT melalui pendekatan edukatif dan kesehatan. Dinas Pendidikan fokus pada pendidikan karakter dan nilai keagamaan, sementara Dinas Kesehatan memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan mental. Namun, upaya tersebut belum maksimal karena belum didukung oleh regulasi khusus. Hasil ini dikaitkan dengan teori perilaku sosial, teori keamanan nasional, serta teori kesehatan mental dan fisik. 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya produk hukum daerah yang mengatur LGBT menandakan belum optimalnya pelaksanaan siyasah tasyri’iyyah di tingkat lokal. DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif belum mengambil peran aktif dalam merumuskan kebijakan berbasis maslahah. Dalam konteks teori kekuasaan legislatif, hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan hukum yang kontekstual, preventif, dan berbasis syariat Islam.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	LGBT, Pemerintah Daerah, Siyasah Tasyi iyyah
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited:	17 Oct 2025 00:41
Last Modified:	17 Oct 2025 00:41
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11234

Actions (login required)

View Item