Elsahra, Elsahra (2025) Mekanisme Hukum Penerapan Sanksi Etik Oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK) Dalam Mengadili Pelanggaran Etik Hakim Konsitusi. Sarjana thesis, IAIN Parepare.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
ELSAHRA ALRA AYLANI 2120203874235012.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hukum penerapan sanksi etik oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK) dalam mengadili pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi, serta mengevaluasi efektivitas sanksi tersebut dalam menciptakan efek jera dan menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus pelanggaran etik oleh hakim konstitusi, termasuk kasus-kasus besar seperti pelanggaran etik oleh Ketua MK Anwar Usman dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan pelanggaran kolektif oleh enam hakim lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka (library research), serta didukung oleh teori al-mashlahah al-ammah, teori judicial accountability, dan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan sanksi oleh MKMK telah diatur secara sistematis melalui Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, dengan status kelembagaan bersifat ad hoc dan belum memiliki keberlanjutan kelembagaan. Sanksi yang dijatuhkan oleh MKMK, seperti teguran lisan dan pemberhentian dari jabatan struktural, dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera, terutama dalam kasus pelanggaran berat. Sehingga dibutuhkan ultimum remedium dalam pemberian sanksi MKMK terhadap hakim konstitusi yang melanggar kode etik seperti yang terncantum pada UU MK Nomor 7 Tahun 2025. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun MKMK telah menunjukkan kemajuan dalam penegakan etik, efektivitasnya masih terbatas oleh kelemahan struktural dan regulatif. Oleh karena itu, diperlukan permanenisasi MKMK, serta penguatan kewenangan Komisi Yudisial melalui perluasan mandat untuk mengambil alih fungsi pengawasan etik yang selama ini dijalankan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), serta mencakup seluruh tingkatan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Etik, Hakim Konstitusi, MKMK, Efektivitas Sanksi, Integritas Lembaga, Reformasi Etik
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User: Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited: 16 Oct 2025 07:36
Last Modified: 16 Oct 2025 07:36
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11230

Actions (login required)

View Item View Item