Rekonstruksi Sistem Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia

Alfiana, Alfiana (2025) Rekonstruksi Sistem Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia. Sarjana thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Text) ALFIANA NAPIRA JUWA -2120203874235065.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Sistem pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, yang masih diwarnai dengan kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta potensi kuat adanya intervensi politik dari pihak pengusul. Mekanisme pengangkatan oleh tiga lembaga negara, yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, belum didasarkan pada standar seleksi yang seragam, objektif, dan akuntabel. Kritik publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai “Mahkamah Kalkulator” dan “Mahkamah Keluarga” menjadi indikator penting lemahnya proses seleksi yang netral dan profesional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konstitusional proses pengangkatan hakim MK saat ini, menawarkan konsep ideal sistem pengangkatan hakim konstitusi yang lebih baik, serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyyah guna memperkuat legitimasi dan keadilan konstitusional.. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti aturan – aturan , jurnal, buku dan karya ilmiah lainnya yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem (1) pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan prosedural. (2) Meskipun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan prinsip transparansi dan partisipasi publik, implementasinya belum konsisten dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta nepotisme. (3) pembentukan lembaga independen seleksi hakim konstitusi yang beranggotakan unsur akademisi, mantan hakim konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai langkah konkret menuju sistem seleksi yang lebih transparan, akuntabel, dan independen. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya rekonstruksi sistem pengangkatan hakim MK melalui pembentukan lembaga seleksi independen yang terdiri dari unsur akademisi, mantan hakim MK, dan Komisi Yudisial. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pengangkatan hakim yang lebih adil, profesional, dan akuntabel guna memperkuat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Rekonstruksi, Pengangkatan Hakim, Mahkamah Konstitusi.
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited:	16 Oct 2025 07:29
Last Modified:	16 Oct 2025 07:29
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11228

Actions (login required)

View Item