Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel : Analisis Implementasi Pasal 4 UU NO. 25 Tahun 2009 Dalam Pembuatan E-KTP Di Kabupaten Pinrang

Wisma, Wisma (2025) Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel : Analisis Implementasi Pasal 4 UU NO. 25 Tahun 2009 Dalam Pembuatan E-KTP Di Kabupaten Pinrang. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Text) 2020203874235001.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Implementasi pasal 4 UU No. 25 tahun 2009 dalam pembuatan E-KTP di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Pinrang yang Transparan dan Akuntabel, dimana penelitian ini menyajikan 2 subtansi permasalahan yaitu (1) Bagaimana proses pelaksanaan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 yang transparan dan akuntabel dalam pembuatan E-Ktp di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang (2) Bagaimana analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 yang transparan dan akuntabel dalam pembuatan E-Ktp di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, serta metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teori kebijakan publik,teori penerapan hukum dan teori siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum telah mengalami peningkatan dari segi sarana prasarana Namun berdasarkan temuan di lapangan masih adanya ketimpangan antara prinsip-prinsip pelayanan publik yang ideal pelayanan yang masih kurang transparan dan tidak fleksibel, oknum yang tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.(2) Analisis Pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar pelayanan publik yang Transparan dan Akuntabel baik dari sisi perundang-undangan maupun dari perspektif hukum Islam. Secara keseluruhan, pelaksanaan pelayanan E-KTP di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah yang menekankan pada keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi, dan kemaslahatan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, layanan publik, E-KTP, siyasah dusturiyah
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited:	16 Oct 2025 06:43
Last Modified:	16 Oct 2025 06:43
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11217

Actions (login required)

View Item