PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUM PROGRESIF PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA)

Hasanuddin, Akidah (2025) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUM PROGRESIF PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA). Other thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Teks) 2120203874130023.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin istri pertama, berdasarkan studi putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks di Pengadilan Agama Makassar, putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan putusan Nomor 182 K/Ag/2018 di Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap pertimbangan hakim, akibat hukum dari pembatalan, serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum formil yang menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan, analitis, serta pendekatan kasus untuk mengkaji gejala yuridis dan fakta empiris dalam Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks., Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, Nomor 182 K/Ag/2018. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Putusan Banding dan Kasasi hakim menerapkan pendekatan hukum progresif yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak istri kedua sedangkan putusan tingkat pertama menerapkan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 2) Akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama adalah hubungan suami istri dinyatakan tidak sah sejak putusan berkekuatan hukum tetap, hak nafkah dan warisan tidak berlaku, istri kedua tetap menjalani masa iddah tanpa nafkah dan anak tetap sah dan berhak atas hak-haknya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, harta bersama dibagi secara adil dan sesuai kesepakatan antara suami istri, serta akta nikah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akibat hukum dari putusan pengadilan tingkat banding dan kasasi perkawinan antara suami dan istri kedua tetap sah. 3) Berdasarkan hukum Islam, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah digunakan untuk menjaga kemaslahatan keluarga, anak, dan istri. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dalam praktik poligami agar sejalan dengan keadilan dan nilai-nilai Islam

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pembatalan Perkawinan, Poligami, Pertimbangan Hakim
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012801 Pernikahan (Secara Umum) 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012817 Polygamy
Divisions:	Pascasarjana > Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	fatma fatmawati fatma
Date Deposited:	16 Oct 2025 04:09
Last Modified:	16 Oct 2025 04:09
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11194

Actions (login required)

View Item