Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks)

DARWIS, AIGA SYAHRANI (2025) Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks). Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Text) Aiga Syahrani Darwis-2120203874230010 .pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta apa dampak hukumnya bagi para pihak yang terlibat, khususnya istri dan anak. Kajian ini penting untuk mendorong kesadaran hukum dan perlindungan hak dalam institusi perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan, dan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, untuk menganalisis proses, pertimbangan hakim, dan dampak hukum pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan informasi palsu mengenai identitas salah satu pihak dapat dibatalkan melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 71 sampai 76 KHI. (2) Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks memberikan dasar yang kuat bahwa pemalsuan identitas merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar asas kepercayaan dalam perkawinan, tetapi juga merugikan secara hukum pasangan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. (3) Akibat hukum dari pembatalan ini adalah dianggap tidak sahnya ikatan perkawinan sejak awal, tetapi hak-hak anak tetap diakui dan dilindungi oleh hukum. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut ganti rugi, dan pelaku pemalsuan dapat dikenai sanksi pidana.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, Undang-Undang Perkawinan
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180113 Family Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Azaliyatulhidayah Azaliyatulhidayah
Date Deposited:	15 Oct 2025 06:07
Last Modified:	15 Oct 2025 06:07
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11136

Actions (login required)

View Item