IRMAYANTI, NISA (2025) Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Kabupaten Barru. Other thesis, IAIN Parepare.
![]() |
Text (Teks Lengkap)
2120203874234012.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Kabupaten Barru, meliputi fokus permasalahan mengenai perjanjian awal pelaku usaha laundry, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (Field research) yang menggunakan metode kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk perjanjian awal antara pelaku usaha dan konsumen laundry umumnya hanya menggunakan nota. Nota yang digunakan arfiz laundry hanya mencantumkan kerusakan pakaian luntur bukan tanggugnjawab dari pihak mereka, dan tidak ada pencantuman mengenai ganti rugi ketika terjadi kerusakan atau kehilangan pakaian konsumen. Sedangkan dalam nota dress laundry tercantum mengenai ketentuan ganti rugi dimana tercantum dalam faktur elektronik bahwa praktik ganti rugi dilakukan dengan 5x biaya pencucian. 2) pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku dress laundry yaitu pihak laundry memberikan ganti rugi 5x biaya pencucian kepada konsumen yang mengalami kerugian seperti pakaian yang hilang, sedangkan arfiz laundry dalam kasus yang ditemukan penulis yaitu memberikan ganti rugi setengah harga untuk pakaian yang hilang atau tercecer. Mengenai kasus kerusakan atau kehilangan pelaku usaha menerapkan bahwa ada hal yang bisa mereka berikan ganti rugi dan ada yang tidak contoh ganti rugi yang bisa pihak laundry tangani itu pakaian yang rusak karena proses pencucian atau pakaian yang hilang karna tercecer. Sedangkan yang tidak di pertanggungjawabkan oleh pihak laundry itu pakaian yang luntur. Terlepas dari hal tersebut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian pelaku usaha. (3) Kepastian hukum dalam perlindungan konsumen Dalam praktik di lapangan, sebagaimana tercermin pada Arfiz Laundry dan Dress Laundry, ternyata masih terdapat perbedaan dalam penerapan prinsip ini. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberi ganti rugi yang layak kepada konsumen atas kerugian akibat penggunaan jasa yang diberikan.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hukum Ekonomi Syariah, Pertanggungjawaban, Laundry |
Subjects: | 15 COMMERCE, MANAGEMENT, TOURISM AND SERVICES > 1503 Business and Management > 150314 Small Business Management |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Asnita Asnita |
Date Deposited: | 15 Oct 2025 05:56 |
Last Modified: | 15 Oct 2025 05:56 |
URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11133 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |