ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENAMBAHAN BIAYA LAYANAN DRIVER MAXIM DI KOTA PAREPARE

RAHMADANI, DIAN (2025) ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENAMBAHAN BIAYA LAYANAN DRIVER MAXIM DI KOTA PAREPARE. Other thesis, IAIN Parepare.

Text (Teks Lengkap) 2120203874234005.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini membahas praktik penambahan biaya layanan oleh driver Maxim di Kota Parepare dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif atau sering disebut dengan penelitian lapangan, data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil (1) Beberapa driver dan pengguna jasa Maxim, ditemukan bahwa komunikasi mengenai biaya tambahan belum berjalan secara konsisten dan transparan. Sebagian driver mengaku kadang lupa atau enggan menginformasikan adanya biaya tambahan kepada konsumen, sementara konsumen merasa kurang mendapatkan penjelasan yang memadai sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan. Perbedaan sikap dan cara penyampaian informasi antar driver juga menjadi faktor utama ketidakjelasan ini. Kondisi tersebut menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi syariah. Pengguna mengharapkan adanya peningkatan transparansi, seperti pemberitahuan langsung melalui aplikasi dan penjelasan yang jelas dari driver, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik. (2) Akad antara driver dan pengguna jasa Maxim dikategorikan sebagai akad ijarah, yaitu transaksi pemindahan manfaat jasa dengan imbalan tertentu. Agar sah menurut syariah, akad ini harus memenuhi unsur kejelasan manfaat, tarif, serta persetujuan kedua belah pihak. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya potensi gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan tersembunyi) ketika terjadi penambahan biaya tanpa pemberitahuan atau persetujuan konsumen. Dari sisi perlindungan konsumen, syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keterbukaan informasi, sejalan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tarif, rute, dan ketentuan tambahan, serta memiliki hak untuk membatalkan akad jika terjadi ketidaksesuaian. Penelitian ini merekomendasikan agar penyedia layanan transportasi online memperkuat transparansi dan edukasi kepada konsumen guna memastikan transaksi berjalan adil, sah, dan sesuai nilai-nilai syariah.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Akad Ijarah, Perlindungan Konsumen, Ekonomi Syariah, Gharar, Maxim, Muamalah
Subjects:	15 COMMERCE, MANAGEMENT, TOURISM AND SERVICES > 1505 Marketing > 150507 Pricing (incl. Consumer Value Estimation)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Asnita Asnita
Date Deposited:	15 Oct 2025 03:09
Last Modified:	15 Oct 2025 03:09
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11124

Actions (login required)

View Item