IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rasida, Rasida (2025) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Other thesis, IAIN Parepare.

Text (Full Teks) 2320203874130014.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang berdampak signifikan terhadap anak, terutama dalam pemenuhan hak asuh, nafkah, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian di Kota Parepare, dengan menyoroti kesesuaian atau kontradiksi terhadap prinsip hukum Islam. Penelitian ini relevan karena perlindungan anak merupakan kewajiban negara dan agama yang harus dijunjung oleh orang tua dan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, Dinas Perlindungan Anak, dan keluarga terdampak perceraian. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta pandangan fuqaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perlindungan hak anak pasca perceraian di Kota Parepare memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dengan hak asuh anak yang belum mumayyiz umumnya diberikan kepada ibu dan kewajiban nafkah pada ayah. Namun, implementasi di lapangan masih terhambat oleh minimnya permintaan eksplisit hadhanah dan nafkah dalam gugatan, faktor ekonomi ayah, kurangnya kerja sama antar orang tua, serta keterbatasan sumber daya UPTD PPA dalam pendampingan psikologis dan program sosial, sehingga pengawasan dan koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat. (2) Keberhasilan dan kendala perlindungan hak anak pasca perceraian di Kota Parepare dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum orang tua, khususnya ayah, terhadap kewajiban nafkah dan pengasuhan, serta faktor ekonomi, ketegangan emosional, dan lemahnya komunikasi antar mantan pasangan. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengawasan sistematis, dan minimnya koordinasi antarlembaga juga menjadi hambatan. Trauma emosional anak akibat konflik orang tua menambah kompleksitas, menunjukkan perlunya dukungan sosial, pendampingan, dan sinergi lintas sektor. (3) Hukum Islam, berdasarkan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233 serta Pasal 105 dan 149 KHI, menegaskan pentingnya hadhanah dan nafkah untuk kemaslahatan anak, dan putusan Pengadilan Agama Parepare telah mengacu pada prinsip ini. Namun, pelaksanaan di lapangan terkendala oleh kelalaian ayah dalam menunaikan nafkah, lemahnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban syar’i. Penguatan edukasi publik, koordinasi kelembagaan, dan pendampingan sosial diperlukan agar prinsip keadilan dan kemaslahatan anak dapat terwujud secara optimal.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Anak, Perceraian, Hukum Islam, Implementasi
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)
Divisions:	Pascasarjana > Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	fatma fatmawati fatma
Date Deposited:	08 Oct 2025 08:38
Last Modified:	08 Oct 2025 08:38
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/10943

Actions (login required)

View Item