WINNY, ANGRAENI (2025) RELEVANSI JARIMAH HUDUD DENGAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PEDOFILIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus/2025/PN Pre). Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

[thumbnail of Full Teks] Text (Full Teks)
2120203874231007.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (7MB)

Abstract

Winny Angraeni, Relevansi Jarimah Hudud Dengan Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/Pn Pre). Dibimbing oleh Prof. Dr. Fikri, S. Ag., M. HI Penelitian ini membahas mengenai relevansi jarimah hudud dengan sanksi pidana terhadap perlindungan anak korban pedofilia, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN Pre, yang mengangkat tiga subtansi permasalahan yakni (1) Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menjamin hak-hak anak korban pedofilia pada putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre? (2) Bagaimana konsep maqasid syariah terhadap perlindungan anak korban pedofilia dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre? (3) Bagaimana relevansi jarimah hudud dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana pedofilia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur fikih jinayah, dan telaah putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (library research) serta memanfaatkan teori efektivitas hukum, teori perlindungan hukum, dan teori Maqashid al-Syariah sebagai landasan. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre serta peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari literatur fikih jinayah, buku-buku dan jurnal hukum pidana, teori efektivitas hukum, serta karya-karya ilmiah yang membahas maqāṣid al-syarī‘ah dan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum yang cukup efektif bagi anak korban pedofilia melalui penjatuhan sanksi pidana yang berat serta perhatian terhadap kondisi psikologis korban. Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī‘ah, kejahatan pedofilia merupakan pelanggaran terhadap perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), agama (ḥifẓ al-dīn), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl), sehingga penerapan sanksi pidana tegas sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Relevansi jarimah hudud terhadap sanksi pidana dalam perkara pedofilia tidak terletak pada penerapannya secara formal, melainkan pada kesesuaian tujuan pemidanaan. konsep jarimah hudud dapat berperan sebagai sumber inspirasi normatif dalam pengembangan kebijakan pidana yang lebih kuat dalam melindungi hak-hak anak korban pedofilia.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Jarimah Hudud, Pedofilia, Perlindungan Anak, Maqasid Syariah, Putusan Pengadilan.
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180114 Human Rights Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User: Asnita Asnita
Date Deposited: 27 Oct 2026 03:22
Last Modified: 27 Oct 2026 03:22
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13272

Actions (login required)

View Item View Item