HAISA, HAISA (2026) ANALISIS JARIMAH TA’ZIR TERHADAP PUTUSANPENGADILAN NEGERI SIDRAP NO.29/Pid.Sus/2021/PN Sdr TENTANG PRAKTIK PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING). Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.
|
Text (Full Teks)
2120203874231035.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) |
Abstract
Haisa. NIM 2120203874231035, Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pis.Sus/2021/PN Sdr Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Dibimbing oleh Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah; 1)Bagaimana ketentuan tindak pidana pencucian uang (money laundering) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. 3) Bagaimana praktik money laundering ditinjau dalam perspektif fiqh jinayah melalui analisis jarimah ta‘zīr? Penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan fiqh jinayah. Sumber data dikumpulkan dari dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan hukum pidana Islam (fiqhi jinayah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU memberikan dasar hukum yang jelas melalui pengaturan perbuatan, sanksi pidana, serta perampasan harta hasil kejahatan, yang menegaskan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan serius berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan ketertiban masyarakat. 2) Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah, dengan penjatuhan pidana penjara serta perampasan harta hasil kejahatan sesuai Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 guna memberikan efek jera dan mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana. 3) Dalam perspektif fiqh jināyah, pencucian uang dikategorikan sebagai jarimah ta,zir karena tidak diatur secara ekplisit dalam nash, sehingga penepatan sanksinya diserahkan kepada ulil amrih demi kemaslahatan umum. Sanksi berupa pidana penjara, denda, dan perampasan harta sejalan dengan konsep ta,zir dalam fiqh jināyah serta sesuai dengan maqasid al-syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan pencegahan kerusakan sosial.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Fiqh Jinayah, Jarimah Ta’zir, Pencucian Uang, Tindak Pidana |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180127 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) > 18012724 Islamic Banking |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam |
| Depositing User: | Asnita Asnita |
| Date Deposited: | 27 Oct 2026 03:02 |
| Last Modified: | 27 Oct 2026 03:02 |
| URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13270 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
