PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

MUCHLAS, ANDRIANO (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2120203874231003.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Muchlas Andriano, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Perspektif Maqashid Syariah Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana. Sehingga memunculkan tiga subtansi permasalahan yaitu: 1. Bagaimana mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi; 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi; 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi perspektif Maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa undan-undang seperti: UU Tipikor, Perma No. 2 Tahun 2022, dan Peraturan lainnya, sekunder, dan tersier. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research atau kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan in personam, yaitu perampasan yang bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku melalui putusan pengadilan.. 2. Bentuk Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga telah diupayakan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk mekanisme keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022, meskipun masih terdapat kelemahan dalam aspek kepastian dan efektivitas hukum. 3. Dari perspektif maqashid syariah, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sejalan dengan tujuan syariat, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan prinsip keadilan (al-‘adl), sehingga perampasan aset harus dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi pihak yang tidak bersalah.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Perampasan aset, Pihak ketiga, Tindak pidana korupsi, Perlindungan hukum, Maqashid syariah.
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180119 Law and Society
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User:	Asnita Asnita
Date Deposited:	27 Oct 2026 02:19
Last Modified:	27 Oct 2026 02:22
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13266

Actions (login required)

View Item