HESTI, HESTI (2026) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERUBAHAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES 2024 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM SERTA PILPRES 2029 DI INDONESIA. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

[thumbnail of Full Teks] Text (Full Teks)
2120203874235066.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (5MB)

Abstract

Hesti. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perubahan Batas Usia Capres dan Cawapres 2024 Terhadap Penegakan Hukum serta Pilpres 2029 di Indonesia (dibimbing oleh Abdul Hafid) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai perubahan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden menimbulkan polemik luas dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya berdampak pada kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tetapi juga memunculkan persoalan mendasar terkait substansi hukum, proses pemeriksaan perkara, serta implikasi jangka panjang terhadap sistem pemilu nasional.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) substansi hukum yang mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; (2) peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta penerapan kode etik hakim konstitusi dalam memutus perkara perubahan batas usia tersebut; dan (3) implikasi hukum dari putusan ini terhadap pelaksanaan Pilpres 2029 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, serta dianalisis menggunakan empat teori utama, yaitu Teori Negara Hukum Modern (Jimly Asshiddiqie), Teori Lembaga Negara (Saldi Isra), Teori Etika Profesi Hakim Konstitusi (Jimly Asshiddiqie), dan Teori Implikasi Hukum (Jimly Asshiddiqie). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 telah memperluas tafsir norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tanpa dasar konstitusional yang kuat. Dari sisi peran dan kewenangan, Mahkamah Konstitusi telah bertindak melampaui batas judicial review. Selain itu, penerapan kode etik hakim konstitusi dalam putusan tersebut dinilai bermasalah karena salah satu hakim memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan sehingga menimbulkan pelanggaran prinsip imparsialitas dan independensi hakim, dalam perspektif siyasah dusturiyah, putusan tersebut menimbulkan persoalan etika kekuasaan kehakiman karena hakim dipandang sebagai pemegang amanah (al-amānah) yang wajib menegakkan keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah). Adapun implikasi hukumnya terhadap Pilpres 2029 sangat signifikan, Secara keseluruhan, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 membawa dampak hukum yang signifikan terhadap Pemilu Presiden 2029. Dampak normatif terlihat pada perubahan struktur norma; dampak institusional tampak dari perubahan relasi dan penyesuaian antar lembaga negara; sedangkan dampak kepastian hukum terlihat dari ketidakjelasan pelaksanaan norma baru tersebut. Ketiga dampak ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak hanya bersifat yudisial, tetapi juga turut membentuk arah dan lanskap politik nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif, seperti penguatan sistem rekrutmen hakim konstitusi, pembenahan mekanisme pengawasan etik, dan reformasi hukum pemilu agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga prinsip negara hukum dan etika konstitusi sebagai pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesi.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Implikasi Hukum, Mahkamah Konstitusi, Batas Usia Capres-Cawapres, Etika Hakim Konstitusi.
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User: Asnita Asnita
Date Deposited: 07 Oct 2026 07:06
Last Modified: 07 Oct 2026 07:06
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13245

Actions (login required)

View Item View Item