TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAWASAN PASAR SENTRAL PINRANG

NURUL, AZMI (2026) TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAWASAN PASAR SENTRAL PINRANG. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2120203874235056.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Nurul Azmi, Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang (Dibimbing oleh Azlan Thamrin) Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pasar sentral pinrang serta menganalisis upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan Kepala Pasar, Pihak Pedagang dan pemerintah setempat. Teknik analisis data menggunakan teknik data reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pasar sentral pinrang menunjukkan adanya perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan instansi teknis seperti Dinas Perdagangan dan pengelola pasar dengan kebijakan disusun berdasarkan hasil identifikasi lapangan, mencakup kondisi fasilitas, kebersihan, keamanan, dan kebutuhan pedagang. Namun pelibatan langsung pedagang dalam proses perencanaan masih terbatas dan sosialisasi kebijakan sering kali kurang merata menyebabkan munculnya keluhan dan ketidaksepahaman dari pedagang terhadap implementasi kebijakan. 2) Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik telah mencakup penerapan unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah telah menerapkan sistem pencatatan retribusi serta prosedur perizinan yang diatur secara administratif. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaporan kepada masyarakat pasar dan dalam landasan hukum yang digunakan karena belum adanya Peraturan Daerah khusus yang mengatur pengelolaan pasar secara menyeluruh

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Tinjauan Hukum, Kebijakan, Implementasi Pengelolaan Kawasan
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180103 Administrative Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Asnita Asnita
Date Deposited:	07 Oct 2026 06:05
Last Modified:	07 Oct 2026 06:05
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13240

Actions (login required)

View Item